keluarga purnawirawan juga warakawuri di rt06/rw03 jalan kesatrian iii juga iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur meminta panglima tni supaya membuka diskusi untuk melaksanakan masalah rencana penggusuran paksa rumah mereka oleh direktorat zeni angkatan darat.
kami menyewa panglima tni memusyawarahkan serta menggunakan Jalan keluar paling pas bersama untuk semua jumlah properti negara di lingkungan tni, khususnya kompleks berland, papar juru bicara masyarakat donald tambunan pada jakarta, selasa malam.
ia mengatakan, selama 14 mei 2013 hendak terserah adalah hari berdarah terhadap sekitar 30 pihak janda pahlawan pejuang 1945 dalam komplek berland, matraman, jakarta timur.
karena, kata dia, selama tanggal tersebut properti mereka akan digusur paksa dengan direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).
Informasi Lainnya:
- Bisnis Online Oriflame
- Mendesain Rumah Impian
- Membeli Apartemen di Jakarta
- Membeli Apartemen di Jakarta
disebutkan bahwa ditzi ad selama 22 april 2013 melalui sekonyong-konyong tidak dengan musyawarah serta dialog terlepas sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan Satu (sp-1) mengenai pengosongan rumah kompleks berland yang dihuni sekitar 15.000 jiwa termasuk ke 30 orang janda pahlawan 1945 tersebut.
kompleks berland, kata donald, adalah kompleks bersejarah selama mana sebelum kemerdekaan ri komplek itu dihuni dengan pasukan knil.
setelah kemerdekaan ri, ujarnya, pasukan pejuang 1945 dengan otomatis menghuni komplek perumahan tersebut.
menurut dia, tak banyak gangguan terlepas yang dialami warga komplek berland hingga dalam 22 april 2013 tni/ditzi ad menganggarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) yang membuat resah juga shock masyarakat, tergolong 30 pihak janda pahlawan pejuang 1945 dan masih tersisa pada situ.
untuk tersebut, tutur dia, penduduk berland dan juga tergabung dalam aliansi kaum korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam aksi sewenang-wenang yang diselenggarakan ditzi ad, karena sp-1 dan dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.
menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 juga pasal 196 hir (herziene indsland reglement), katanya, dengan demikian dan bisa mengeluarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran rumah hanyalah atas izin kepala daerah atau ketua pengadilan negeri.
karenanya, kata dia, untuk penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad juga patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlakuk dengan nasional (positif), bukan hanya pada ajaran internal mereka sendiri, makanya seolah-olah negara ini merupakan negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.
padahal, ujarnya, uud 1945 tegas mengatakan, indonesia adalah negara hukum sehingga siapa pun dalam lembaga terlepas, harus tunduk juga patuh kepada hukum.
oleh sebab itu, masyarakat berland membayar presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni agar secara segera menyelesaikan seluruh jumlah juga atau sengketa rumah negara secara nasional.
warga juga menyewa panglima tni untuk menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad dan menganggarkan sp-1, sebab jelas-jelas melanggar hukum, tergolong melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.
selain itu, katanya, menyewa panglima tni supaya memerintahkan direktur zeni ad untuk mencabut sp-1.