kejaksaan agung menyampaikan eksekusi mantan kepala badan reserse juga kriminal polri, komjen pol (pur) susno duadji, mau dijadwalkan ulang sesudah gagal pada rabu (24/4).
pelaksanaan eksekusi mau dijadwal ulang, papar kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, setia untung arimuladi, pada antara di jakarta, kamis.
tim eksekutor kejaksaan tinggi dki jakarta dan kejaksaan negeri jakarta selatan di rabu (24/4) pagi berencana mengeksekusi susno duadji daripada kediamannya di kompleks jalan pakar raya no. 6 kelurahan ciburial, kecamatan cimenyan, kabupaten bandung.
namun rencana eksekusi tersebut tak berjalan mulus karena memperoleh perlawanan dari susno serta susno lalu dibawa ke markas polda jawa barat.
Informasi Lainnya:
di mapolda jawa barat, sampai kamis dini hari tim jaksa eksekutor berupaya mengeksekusi susno namun gagal.
akhirnya tim jaksa eksekutor meninggalkan mapolda Jawa Barat dalam pukul 00.15 wib, papar setia.
ia menegaskan, kejaksaan tetap akan mengeksekusi susno sesuai dengan perintah undang-undang.
tentunya kami berusaha pas melalui perintah undang-undang. maka kami tetap ingin melakukan eksekusi, ujarnya.
ia dan menampik dugaan kepolisian melindungi susno duadji. apa melindungi, jumlah susno sendiri serta kan perkaranya ditangani oleh kepolisian, katanya.
dalam putusan perkara nomor perkara 899 k/pid.sus/2012 tertanggal 22 november 2012, mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta kiranya susno terbukti bersalah di pidana korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari dan dana pengamanan pilkada jawa barat 2008.
susno diganjar hukuman penjara di 3,5 tahun karena terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai kepala badan reserse juga kriminal melalui menerima hadiah rp500 juta agar mempercepat penyidikan kasus arowana.
pengadilan dan menungkapkan susno terbukti memangkas dana pengamanan pilkada jawa barat supaya kepentingan pribadi saat menjabat kepala polda jawa barat dalam 2008.
susno bersikukuh putusan mahkamah agung tidak memuat perintah untuk menggarap penahanan.